Bantuan Operasional Sekolah

31 03 2009

PERMENDIKNAS NOMOR 11 TAHUN 2005
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
BUKU TEKS PELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang :
a. bahwa buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah mengenai buku teks pelajaran bagi peserta didik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Buku Teks Pelajaran;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN.
Pasal 1
Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
Pasal 2
(1) Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
(2) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru menggunakan buku panduan pendidik dan dapat menggunakan buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
(3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.
Pasal 3
(1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(2) Buku teks pelajaran untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada standar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 4
Pada kulit buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), penerbit wajib mencantumkan label harga.
Pasal 5
(1) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Buku teks pelajaran bermuatan lokal yang akan digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dari buku-buku teks pelajaran bermuatan lokal yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Rapat guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan buku-buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan, tidak berasal dari satu penerbit.
Pasal 6
(1) Dalam hal Menteri belum menetapkan buku teks pelajaran tertentu, rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah dapat memilih buku-buku yang ada, dengan mempertimbangkan mutu buku.
(2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing belum menetapkan buku-buku teks pelajaran muatan lokal, rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dapat memilih buku yang ada dengan mempertimbangkan mutu buku.
Pasal 7
(1) Satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 5 tahun.
(2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila:
a. ada perubahan standar nasional pendidikan;
b. buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri.
Pasal 8
(1) Guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran.
(2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan.
(3) Untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar.
(4) Untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaannya.
Pasal 9
Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.
Pasal 10
(1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.
(2) Untuk daerah yang pasar bukunya belum berkembang atau tidak berfungsi, pengadaan buku perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.
Pasal 11
(1) Pengawasan terhadap pengadaan buku teks pelajaran dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah, dan/atau masyarakat.
(2) Pengawas fungsional, komite sekolah, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12
(1) Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah yang terbukti memaksa dan/atau melakukan penjualan buku kepada peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penerbit yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa pencabutan rekomendasi hasil penilaian.
Pasal 13
Penulis yang bukunya diterbitkan oleh penerbit yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit lain.
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2005
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana BOS
1. TINGKAT PROPINSI
a. Tim Pengarah; Gubernur dan Kepala Bappeda Propinsi
b. Tim Manajemen BOS Propinsi, penanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Propinsi.
c. Tim Pelaksana Tingkat Propinsi; Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris, Tim Teknis terdiri dari; seksi dana/pemegang uang muka, seksi pendataan, seksi BOS dan BOS BUKU SD, seksi BOS dan BOS BUKU SMP, seksi Monev dan Penyelesaian Masalah, seksi Publikasi/Humas.
d. Tugas dan tanggungjawab Tim Propinsi;
 Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota.
 Mempersiapkan secretariat dan perlengkapannya di propinsi.
 Mempersipakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi.
 Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
 Melakukan pendataan penerima bantuan.
 Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
 Menyalurkan dana ke sekolah sasaran.
 Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.
 Mengumumkan nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima.
 Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi.
 Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Pusat ke instansi terkait.
 Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah/madrasah/ponpes dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas.
 Jika ada, segera melakukan realokasi dana BOS dari sekolah yang berlebihan dan kekurangan dana disebabkan oleh kesalahan pendataan.
 Mengembalikan sisa dana sebelum tahun anggaran berakhir ke kas negara, selama seluruh hak sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi.
 Menampung pengembalian dana dari sekolah akibat kesalahan data jumlah siswa.

2. TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
a. Tim Pengarah; Bupati/Walikota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Tim Dinas Pendidikan Kab/Kota); Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
c. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari; Manajer, Seksi Pendataan, Seksi BOS dan BOS BUKU SD, Seksi BOS dan BOS BUKU SMP, Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah dan Seksi Publikasi/Humas.
d. Tugas dan Tanggungjawab Tim Kabupaten/Kota;
 Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.
 Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima.
 Melakukan pendataan sekolah.
 Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dan Lembaga Penyalur Dana, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
 Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Propinsi.
 Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
 Memberikan pelyanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten/Kota.
 Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Propinsi dan instansi terkait.
 Struktur Kab/Kota adalah struktur minimum. Bila Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota perlu penambahan unsure, misalnya melibatkan aparat tingkat kecamatan dan Pengawas Sekolah, hal tersebut diperkenankan dimana konsekuensi penambahan dana dibebankan kepada Pemda setempat.
 Tim Propinsi Dinas Pendidikan di SK-kan oleh Gubernur, sedangkan Tim Kab/ Kota oleh Bupati/Walikota.

3. TINGKAT SEKOLAH
a. Penanggungjawab adalah Kepala Sekolah.
b. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah;
 Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila kelebihan alokasi harus segera dikembalikan ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
 Bersama-sama dengan Komite Sekolah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
 Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 Mengumumkan komponen yang boleh dan yang tidak boleh didanai oleh BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
 Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana sekolah.
 Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota
TANYA JAWAB SEPUTAR BOS
1) Apa itu BOS ?
BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah) adalah program pemerintah yang berasal dari dana subsidi BBM, bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan anak memperoleh layanan pendidikan dasar lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) baik yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama.
 SD Negeri & Swasta
 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri & Swasta
 SMP Negeri & Swasta
 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri & Swasta
 SMP Terbuka Reguler
 TKB Mandiri
 Madrasah Diniyah Formal yang menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
 SDLB
 SMPLB
 Sekolah keagamaan Non Islam
2) Siapa yang berhak menerima ?
Yang berhak memperoleh dana BOS adalah Semua sekolah setingkat SD baik negeri maupun swasta diseluruh . Semua sekolah setingkat SMP baik negeri maupun swasta diseluruh.
a. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.
b. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.
3) Berapa besarnya ?
Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
Setara SD : Rp. 254.000/siswa/tahun
Setara SMP : Rp. 354.000/siswa/tahun
Penyaluran dana BOS
Di beberapa propinsi akan disalurkan perbulan, sedangkan beberap propinsi lainnya disalurkan dua atau tiga bulanan. Keputusan penyaluran dana per propinsi akan ditetapkan oleh Tim Pusat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah dan beberapa pertimbangan lainnya. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah.
4) Untuk apa penggunaan Dana Bos ?
a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru; biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
c. Pembelian bahan-bahan habis dipakai; buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan; program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
f. Pengembangan profesi guru; pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
g. Pembiayaan perawatan sekolah; pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
h. Pembiayaan langganan daya dan jasa; listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. Tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transort dari dan ke sekolah.
k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pemondokan dan membeli peralatan ibadah.
l. Pembiayaan pengelolaan BOS ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laboran.
m. Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen 1 s/d 11. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

5) Dana BOS tidak boleh digunakan untuk:
a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
b. Dipinjamkan kepihak lain.
c. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
d. Membangun gedung/ruangan baru.
e. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
f. Menanamkan saham.
g. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/ guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

6) Bagaimana memonitor dan mengawasi dana BOS ?
 Monitoring dan pengawasan dana BOS dilakukan oleh: Tim Monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.
 Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

7) Apa sanksi bagi oknum yang menyelewengkan Dana BOS ?
Pedoman dan petunjuk penggunaan dana BOS telah disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak, radio, dan elektronik, juga diklat untuk tenaga pendidik terkait. Oleh karena itu penyalahgunaan Dana BOS akan diberi sanksi tegas berupa:
a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
c. Penerapan proses hukum.
d. Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan Propinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Sumber : Depdiknas
Reorientasi dan Pengawasan Dana BOS
Dana bantuan operasional sekolah atau yang akrab disebut BOS menjadi bahasan menarik akhir-akhir ini. Dana BOS yang diambil dari dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai.

Penerima (baca: pengelola) dana BOS, yaitu sekolah, sering kali kewalahan dalam mengelola dana ini. Orangtua murid pun menjadi bingung dengan dana ini. Mereka sering mengeluhkan, mengapa setelah adanya dana BOS pembiayaan sekolah menjadi mahal.

Persoalan lain yang mengitari BOS adalah rawannya penyelewengan. Di beberapa daerah diindikasikan banyak dana BOS yang menjadi lahan korupsi baru, perilaku yang akhir-akhir ini menjadi penyakit yang membahayakan bangsa dan negara.

Sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk BOS, hanya delapan jenis yang boleh dibiayai dengan dana BOS, yaitu uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan penunjang perpustakaan, peningkatan mutu guru, pemeliharaan, honor guru dari tenaga kependidikan honorer, kegiatan kesiswaan, ujian sekolah, dan transpor bagi murid yang mengalami kesulitan biaya transpor ke sekolah.

Reorientasi dana BOS menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Artinya, ke mana dan untuk apa dana BOS digunakan harus sesuai dengan asas manfaat dan kepentingan yang mendesak. Ketika kepentingan yang mendesak di sekolah adalah membantu meringankan beban orangtua murid, dana BOS harus lebih diorientasikan pada pengurangan beban biaya yang dibayarkan setiap bulan melalui sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).

Hal ini juga berlaku apabila sekolah kekurangan dalam penyediaan fasilitas, misalnya ketika sekolah kekurangan dalam penyediaan buku-buku perpustakaan. Buku adalah sumber ilmu. Ketika perpustakaan sekolah masih kosong dan belum banyak buku ajar, pihak sekolah wajib mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan buku-buku sebagai bahan referensi peserta didik atau guru.

Reorientasi penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan jalan mengundang wali murid, dewan sekolah atau komite sekolah, guru, dan pihak-pihak berwenang. Mereka diajak untuk membahas dan menyatukan persepsi mengenai dana BOS. Hal ini dilakukan untuk mengurangi prasangka atau ketidakjelasan yang diakibatkan tidak transparannya penggunaan dana BOS.

Setelah dilakukan penyatuan persepsi mengenai apa dan untuk apa dana BOS, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah dan masyarakat pada umumnya adalah mengawasi jalannya penggunaan dana itu.

Pengawasan dana BOS menjadi agenda yang tak kalah penting. Artinya, pengasawan ini dilakukan dalam bingkai keterbukaan atau akuntabilitas publik. Selain itu, pengawasan dana BOS juga dilakukan guna menekan sedemikian rupa praktik korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini.

Pengawasan dana BOS dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, komite atau dewan sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari wakil pemerintah daerah, guru, tokoh masyarakat, dan wakil alumni mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol. Komite sekolah dapat mengawasi jalannya penggunaan dana BOS dari dalam. Artinya, mereka dapat memantau segala kegiatan dan penggunaan dana BOS sebagai representasi sekolah itu sendiri.

Kedua, peran serta organisasi sosial keagamaan. Organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai tanggung jawab mengawasi penggunaan dana BOS. Muhammadiyah dan NU dapat melakukan pengawasan dengan menjalankan fungsi majelis pendidikan yang ada.

Sebagaimana kita ketahui, kedua organisasi ini mempunyai sistem atau amal usaha pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, tentunya mereka mempunyai badan yang secara khusus mengurus pendidikan.

Badan ini mempunyai tugas mengawasi penggunaan dana BOS dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dana BOS tidak hanya diturunkan oleh pemerintah untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang dikelola yayasan pendidikan atau organisasi sosial keagamaan. Fungsi kontrol dari dalam tentunya memiliki kekuatan tersendiri bagi terciptanya masyarakat yang bersih.

Ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM melalui lembaganya sendiri atau forum LSM mempunyai tugas untuk mencerdaskan masyarakat. LSM dapat berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menginformasikan apa dan bagaimana seharusnya dana BOS digunakan.

Pada akhirnya, dana BOS sebagai program peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sudah saatnya menjadi contoh yang baik untuk bangsa. Artinya, penggunaan dana BOS harus dapat mencerminkan setiap kebutuhan dan kepentingan yang mendesak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Hal yang lebih utama adalah penggunaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. BENNI SETIAWAN Pemerhati Pendidikan.
Selewengkan Dana BOS, Kacabdin Diadukan ke SBY
Friday, 09 February 2007
Surabaya – Surya
Ketika semua sekolah sudah bersiap-siap menunggu pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dugaan penyelewengan bantuan dari pemerintah pusat itu terjadi lagi di lingkungan dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kali ini terjadi di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonocolo dan diduga langsung dilakukan Kacabdinnya, Dra Titik Juliati MPd.
Adanya penyelewengan dana BOS tersebut terkuak setelah Choirur Roziqin SAg MPd, guru SDN Bendul Merisi 408 Wonocolo mengirimkan surat pengaduan penyelewengan dana BOS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (4/2).
Dalam surat itu Roziqin menyebut, ketika sekolah mulai menerima dana BOS dari pemerintah sejak tahun ajaran 2005/2006, Titik minta `upeti` kepada Ketua Koordinator Kepala Sekolah (KKKS), Drs Surisman sebesar Rp 2 juta per bulan.
“Upeti Rp 2 juta tersebut berasal dari jatah BOS untuk semua siswa SD di Kecamatan Wonocolo yang jumlahnya 8.000 lebih. Masing-masing jatah BOS siswa dipotong Rp 450 per bulan,” ujar Roziqin kepada Surya, Jumat (9/2) ketika ditemui di sekolah tempatnya mengajar.
Titah pemotongan itu, kata Roziqin, disampaikan langsung oleh Titik ketika menghadiri rapat kerja dengan semua kepala sekolah SD se-Kecamatan Wonocolo pada tahun ajaran 2005/2006. “Bahkan ketika minta jatah BOS, Kacabdin waktu itu malah marah-marah pada kepala sekolah yang hadir,” tukas guru pendidikan agama Islam yang sudah tujuh tahun mengajar ini.
Ini merupakan kasus kedua dugaan penyelewengan dana BOS, setelah kasus yang sama Juli 2006 melibatkan Kacabdin Kecamatan Dukuh Kupang. Selain dilaporkan menyunat dana BOS, dugaan korupsi lain pada tahun 2003 dan 2004 yang dilakukan Titik juga dilaporkan Roziqin.
Dugaan korupsi yang dilakukan 2003, seperti partisipasi pemberian buku paket Balai Pustaka tiap sekolah Rp 10.000-Rp 20.000, partisipasi uang makan/minum tiap sekolah Rp 10.000-Rp 20.000, partisipasi Sumbangan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan SD tiap sekolah Rp 10.000-Rp 20.000, partisipasi anak usia sekolah/keluarga miskin, Bantuan Khusus Murid, jaring pengaman sekolah, tabungan tiap sekolah Rp 10.000-Rp 50.000, partisipasi pendaftaran siswa baru (PSB), masing-masing siswa Rp 2.500, minta dana ulangan tengah dan akhir semester setahun enam kali, sekali setoran Rp 3,250 juta, minta DPP koordinator kepala sekolah tiap bulan Rp 1,6 juta.
“Dari berbagai upeti yang diminta tersebut, dalam setahunnya Cabang dinas mengeruk uang lebih dari Rp 50 juta. Semua buktinya saya punya,” tandas Roziqin. Kejengkelan para guru dan kepala sekolah kepada Kacabdin, kata Roziqin, semakin menjadi-jadi ketika tahun 2004, Titik tetap minta upeti kepada sekolah. Bahkan penyelewengan yang dilakukan lebih besar lagi. Karena pada tahun 2004, uang makan/minum tiap guru dipotong Rp 5.000, padahal guru di Wonocolo berjumlah sekitar 500 orang. Selain itu, uang kelebihan jam mengajar tiap guru juga dipotong Rp 5.000.
Tak ingin tindakan ‘sewenang-wenang’ Kacabdin Wonocolo terus berlanjut, tahun 2006 lalu, Roziqin sebenarnya sudah melaporkan kasus tersebut ke sejumlah pihak, mulai Badan Pengawas (bawas) Pemkot, Komisi D DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya, Kepala Dinas P & K Jatim, dan Mendiknas sebelum akhirnya membuat surat pengaduan ke Presiden minggu lalu. “Korupsi dana BOS saya adukan ke Presiden karena pemkot dan DPRD tak mau menanggapinya,” tandasnya.

Dikonfirmasi dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya, Titik membantah. “Tudingan itu tidak benar. Saya tidak pernah melakukan korupsi seperti yang ditudingkan Pak Roziqin,” ujar Titik.
Meski demikian, perempuan yang sudah hampir empat tahun menjadi Kacabdin di Wonocolo ini membenarkan Roziqin memang telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke bawas dan atasannya. “Tapi semuanya sudah dikorfirmasikan oleh Bawas. Bawas sendiri juga sudah memanggil Pak Roziqin serta KKKS. Dan sampai sekarang tidak ada masalah,” tukas Titik.
Jakarta, Kompas – Departemen Pendidikan Nasional menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk jenjang SD dan SMP pada 2009 sekitar 50 persen dari tahun lalu. Dengan naiknya BOS, pemerintah meminta tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, terutama di sekolah negeri.
”Dana BOS dan gaji guru sudah dinaikkan pemerintah pusat. Maka, wajib belajar di SD dan SMP negeri gratis. Tidak boleh ada pungutan paksa kepada siswa,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam rapat teknis bidang pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dihadiri para bupati dan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (5/11).
Dana BOS untuk setiap siswa pada 2009 nanti disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten. BOS untuk siswa SD per tahun di kabupaten besarnya Rp 397.000, sedangkan di kota Rp 400.000. Besarnya alokasi BOS sebelumnya Rp 254.000 dan BOS Buku Rp 22.000.
Adapun siswa SMP di kota mendapat dana BOS sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000 per tahun. Dana BOS di SMP sebelumnya Rp 354.000.
Dana Daerah
Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, kata Bambang, wajib menyediakan dana untuk memenuhi kekurangan BOS. Masyarakat tetap diperbolehkan memberikan sumbangan ke sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi tidak boleh dipaksa.
Menurut Bambang, bupati dan wali kota bertanggung jawab untuk menggunakan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai pendidikan dasar serta kesejahteraan guru. ”Nanti ada risiko politik, bisa saja ada impeachment dari lawan politik jika dana pendidikan tidak sesuai aturan,” ujar Bambang.
Adapun untuk program bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tingkat SMA yang dulu dihitung per sekolah, sekarang dihitung per siswa seperti BOS. Untuk SMA besarnya Rp 90.000 per siswa tiap tahun. Siswa SMK mendapat Rp 120.000.
MP Tumanggor, Ketua Umum Apkasi, mengatakan, komitmen pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBD terkendala terbatasnya anggaran. Jika komponen gaji guru dimasukkan dalam anggaran pendidikan, pada 2009 semakin banyak kabupaten yang mampu memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD. (ELN)
sumber : Kompas, 6 November 2008
Kompas, Rabu 13 Desember 2006
MINGGU, 20 April besok, Melvin Scafi merayakan ulang tahunnya yang ke-4. Seharusnya, Melvin dan keluarga bergembira pada hari itu. Namun, bocah kecil ini harus menunda kegembiraan di hari ulangtahunnya. Pasalnya, mamanya, Neyfiyana (36), tidak bisa berkumpul merayakan hari bahagia ini. Sudah empat bulan, sejak pertengahan Desember tahun lalu, Neyfi -sapaan akrab Neyfiyana- ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia tersandung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya rindu anak-anak saya. Buat seorang ibu, tidak bertemu dengan anaknya selama empat bulan adalah siksaan. Seharusnya kami sekeluarga bahagia hari Minggu besok merayakan ulangtahun Melvin. Tapi, Tuhan belum mengizinkan kami sekeluarga bergembira tahun ini,” tutur Neyfi pelan saat ditemui di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Rabu (16/4).
Ia sama sekali tidak menyangka, ketidaktahuannya akan ketentuan penggunaan dana BOS bakal menyeretnya ke penjara. Ia begitu terpukul atas tuduhan korupsi yang ditujukan padanya. “Tak sepeser pun duit itu saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya hanya melaksanakan apa yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Bahwa ternyata itu salah, saya sama sekali tidak tahu. Tahu-tahu masuk penjara,” tuturnya dengan senyum getir.
Empat bulan sudah Neyfi di Pondok Bambu. Matanya masih terlihat sembab. Melvin dan adiknya, Michael Scafi (3 th), tahunya mama mereka sedang tugas belajar ke Singapura. Siang itu, Agustinus (37), suami Neyfi menemani perbincangan dengan Kompas.com. “Mereka sudah berpindah-pindah tempat pengungsian. Melvin sering protes kenapa mama belajar lama sekali. Kami sengaja tidak memberitahu yang sebenarnya untuk menjaga kondisi piskologis mereka,” ujar Agustinus.
Neyfiyana adalah kepala sekolah SD Maria Franciska, Bekasi, Jawa Barat. Bolehlah dibilang nasibnya sedang sial. Enam belas tahun sarjana pendidikan lulusan Universitas Atmajaya, Jakarta, ini meniti karir sebagai guru. Tahun 2005 ia mendapat tawaran menjadi kepala sekolah di SD Maria Franciska. Ia pun memutuskan pindah dari sekolah sebelumnya dan menerima tawaran itu. Tahun itu pula pemerintah menggulirkan program dana BOS sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Seumur-umur, Neyfi belum pernah berurusan dengan prosedur administrasi negara. Maklum, selama ini ia mengajar di sejumlah sekolah lumayan elite yang kondisi keuangan sekolahnya cukup mandiri. Buat orang awam seperti Neyfi, prosedur tertib administrasi negara yang dimaksudkan sebagai filter penyimpangan keuangan amatlah rumit. Tentu bukan hanya Neyfi yang merasa dipusingkan oleh keruwetan administrasi ini. Sialnya, ia sendirian mengalami apesnya nasib tersangkut dana BOS.
“Waktu itu, sebagai orang baru, saya tidak tahu kalau sekolah saya menerima dana BOS. Yayasan juga sebetulnya menolak karena strata sosial siswa-siswa sekolah kami adalah menengah ke atas. Kami pun mengajukan penolakan penerimaan dana. Tapi, menurut diknas (pejabat Departemen Pendidikan Nasional) setempat (tingkat kecamatan) dana ini sudah telanjur turun, tidak bisa ditolak,” terangnya.
Karena dana tidak bisa ditolak, mulailah Neyfi berkutat dengan tata tertib administrasi kenegaraan untuk melengkapi prasyarat atas dana yang telanjur turun. Berdasarkan ketentuan, sekolah penerima dana BOS harus membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rencana anggaran ini adalah panduaan penggunaan dana BOS di sekolah.
“Karena saya tidak tahu aturan soal dana BOS ini, ya saya mencari tahu bagaimana sekolah-sekolah lain menggunakannya. Saya lihat-lihat dan tanya ke guru-guru sekolah lain. Saya juga beberapa kali konsultasi dengan diknas setempat. RAPBS pun jadi. Disahkan, ditandatangani oleh camat, diknas dan komite sekolah. Ya sudah, itu yang saya jadikan acuan,” jelasnya.

September 2005 dana BOS untuk sekolah Neyfi cair. Sementara, panduan penggunaan dana ini baru sampai ke tangannya setelah RAPBS disahkan. Ia tidak lagi memperhatikan panduan itu karena sudah merasa yakin dengan konsultasi dengan pihak diknas.
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Januari 2007, setelah satu tahun berlalu, datang surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Isi surat itu bak petir di siang hari yang terik. “Saya kaget! Saya dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2005 yang dialokasikan kepada SD Maria Franciska,” cerita Neyfi.
Usut punya usut, penyelewengan yang dimaksud dalam RAPBS yang disusun Neyfi antara lain menyangkut pembelian pakaian kerja guru dan pakaian koor guru dan siswa. Nefyi disangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 juta. Di penghujung tahun, 17 Desember 2007, Neyfi ditahan pihak kejaksaan. Ayahnya yang syok menghadapi kenyataan putrinya masuk penjara meninggal seminggu kemudian. “Kok, dari awal tidak diberitahu bahwa itu salah. Kalau salah kenapa RAPBS kami disetujui, tidak dikoreksi. Kalau tahu begini, mending tidak terima dana BOS, karena kami memang tidak butuh,” ucapnya.
Kemalangan Neyfi belum berakhir. Setelah terjerambab dalam kebingungan tertib administrasi negara, Neyfi terjerumus dalam rimba gelap peradilan negeri ini. Empat bulan dalam tahanan ia telah menggelontorkan uang tak kurang dari Rp 100 juta untuk mengurus perkaranya. Agustinus, suami Neyfi menuturkan, harta satu-satunya milik mereka berupa rumah di kawasan Cikarang terpaksa digadaikan ke Bank. “Kami ini orang buta hukum. Waktu Neyfi masuk penjara banyak orang bilang begini begitu, karena tidak tahu kami ikuti saja. Katanya ada yang mau bantu, tapi ternyata tidak ada hasilnya,” tutur Agustinus.
Persidangan kasus Neyfi masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Sementara menunggu putusan majelis hakim, Neyfi menghabiskan hari-harinya dengan doa untuk kedua anaknya dari balik terali. Apapun putusannya, yang pasti Minggu besok Melvin akan merayakan ulang tahunnya sendiri, tanpa Neyfi disampingnya.


Aksi

Information




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: